Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Instrumen Hukum Nasional Klik di sini. Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Instrumen Hukum Nasional.

Cari Blog Ini

Senin, 04 Juni 2012

Luas hutan di Sulteng menurun


Palu (ANTARA News) - Luas hutan di Sulawesi Tengah (Sulteng) terus mengalami penyusutan kurun waktu 10 tahun terakhir sehingga dikhawatirkan bisa mempengaruhi program pengurangan emisi karbon melalui Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD.
Asisten II bidang Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Elim Somba pada lokakarya nasional pemantauan REDD di Palu, Senin, mengatakan luas hutan Sulawesi Tengah yang sebelumnya mencapai 4.394.932 hektar atau 64,6 persen dari luas wilayah provinsi menurun menjadi 3.248.458 hektar atau 52,20 persen.

Penyusutan luas hutan tersebut terjadi kurun waktu 1994 sampai dengan 2011 karena berbagai faktor antara lain perkebunan dan pertambangan.

Elim mengatakan semua para pemangku kepentingan atas tutupan hutan di daerah ini terus memperhatikan kondisi hutan yang terus mengalami penurunan lahan akibat deforestasi dan degradasi hutan. Meski mengalami penyusutan luasan lahan, namun Elim mengatakan tutupan hutan di daerah ini masih cukup baik karena adanya dukungan dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya di bidang manajemen kehutanan.

Sementara itu Koordinator Pantau REDD Sulawesi Tengah Azmi Sirajuddin mengatakan, penyusutan luas hutan tersebut bisa mempengaruhi daya dukung penurunan emisi karbon melalui program REDD.

Kondisi ini kata dia harus disiasati dengan menjaga kualitas ketertutupan hutan dan pemilihan pohon yang mengandung karbon tinggi. Hutan yang luas dengan kualitas ketertutupan yang rendah juga tidak banyak berkontribusi dalam penurunan emisi karbon, justru REDD itu dibangun salah satunya untuk menjaga kualitas ketertutupan hutan. 

Sulawesi Tengah kata Azmi, telah ditetapkan menjadi provinsi ke delapan dalam rencana implementasi program penurunan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan oleh Pemerintah Norwegia.

Pemerintah Norwegia telah mengalokasikan dana sebesar 500.000 USD atau sekitar Rp5 triliun untuk persiapan implementasi REDD di Indonesia. Delapan provinsi yang akan menjadi proyek percontohan REDD yakni provinsi Aceh, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua, Papua Barat dan Sulteng.

Pemerintah menargetkan penurunan 26 persen dari tingkat emisi saat ini dengan skema upaya sendiri dan penurunan 41 persen dengan dukungan dari luar negeri.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimah kasih atas komentarnya



Klik MUSIK Untuk mendengarkan )